Isu Pendidikan Indonesia 2024

Read Time:3 Minute, 57 Second

Iaintulungagung.ac.id – Isu pendidikan Indonesia menjadi sorotan dalam Rapat Kerja (Raker) Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadik) di Jakarta pada 19 Januari 2024. Bertema “Membangun Sinergitas Jelang Transisi Pemerintahan,” acara ini melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan mitra seperti Ditjen Pendidikan Vokasi, Ditjen Dikti, dan Badan Bahasa. Fortadik, dipimpin Syarief Oebaidillah, merumuskan tujuh catatan kritis untuk memperbaiki sektor pendidikan. Dengan isu pendidikan Indonesia sebagai fokus, artikel ini mengulas tantangan literasi, kekerasan sekolah, hingga transisi kerja, sekaligus solusi yang diusulkan untuk masa depan pendidikan nasional.

Isu Pendidikan Indonesia: Tingkat Literasi Masih Sedang

Rapor Pendidikan 2023 mencatat literasi siswa di kategori sedang, dengan 40–70% siswa capai kompetensi minimum. Fortadik mendorong pemerintah gencarkan program literasi, seperti pengadaan buku dan pembenahan perpustakaan dalam Merdeka Belajar. Misalnya, kolaborasi dengan penerbit lokal telah tingkatkan akses buku di sekolah pelosok. Namun, cakupan program masih terbatas di daerah terpencil.

Pemerintah perlu libatkan pemangku kepentingan seperti komunitas literasi dan NGO untuk jangkau masyarakat luas. Dengan demikian, literasi siswa dapat meningkat secara merata. Oleh karena itu, strategi terpadu antar-sektor jadi kunci keberhasilan. Selain itu, pelatihan guru dalam metode literasi modern akan dukung capaian ini.

Kekerasan di Satuan Pendidikan Meningkat

Rapor Pendidikan 2023 laporkan penurunan iklim keamanan sekolah: SMP sederajat turun 2,96 poin (dari 68,25 ke 65,29), dan SMA sederajat turun 5,09 poin (dari 71,96 ke 66,87). Kekerasan oleh siswa atau pendidik tunjukkan fungsi pendidikan belum optimal. Fortadik desak pemerintah terapkan Permendikbudristek No. 46/2023, yang amanatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Misalnya, TPPK di Jawa Barat berhasil kurangi bullying sejak 2023. Dengan demikian, pengawasan ketat pada TPPK akan ciptakan lingkungan belajar aman. Oleh karena itu, pelatihan anti-kekerasan untuk guru dan siswa perlu diperluas. Selain itu, kampanye sadar bullying harus menjangkau sekolah pelosok.

Penyelesaian Status Guru Honorer

Pemerintah targetkan angkat 1 juta guru honorer jadi PPPK pada 2024, namun capaian tertinggal. Hingga 2023, hanya 794.724 guru direkrut: 544.292 pada 2021–2022 dan 250.432 pada gelombang ketiga 2023. Menteri Nadiem Makarim janjikan pemenuhan target di Hari Guru Nasional 2023. Fortadik soroti perlunya percepatan seleksi transparan.

Misalnya, seleksi PPPK di Kalimantan Timur tunjukkan efisiensi dengan platform digital. Dengan demikian, pemerintah harus optimalkan teknologi untuk rekrutmen. Oleh karena itu, alokasi anggaran khusus akan dukung target ini. Selain itu, komunikasi dengan guru honorer perlu ditingkatkan untuk kurangi ketidakpastian.

Pengembangan Keterampilan Guru di Era Digital

Guru hadapi tantangan digitalisasi, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Pandemi Covid-19 ungkap kesenjangan akses komunikasi, buat pendidikan daring sulit. Fortadik dorong pemerintah tingkatkan infrastruktur internet dan pelatihan teknologi bagi guru. Misalnya, program Guru Belajar Digital di Jawa Tengah latih 10.000 guru pada 2023.

Pendekatan ini tingkatkan daya saing guru di era digital. Dengan demikian, pelatihan reguler akan bantu guru kuasai alat seperti platform Merdeka Mengajar. Oleh karena itu, kolaborasi dengan penyedia teknologi jadi langkah strategis. Selain itu, insentif bagi guru di 3T akan tarik talenta berkualitas.

Isu Pendidikan Indonesia: Kualitas Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan 20% dari APBN banyak terserap untuk gaji guru dan program non-Kemendikbudristek. Daerah sering salah hitung dana transfer sebagai anggaran pendidikan lokal, hingga alokasi daerah hanya 2–5%. Fortadik desak pemerintah fokuskan anggaran pada fungsi pendidikan inti, seperti sarana belajar dan pelatihan.

Misalnya, DKI Jakarta alokasikan 10% dana pendidikan untuk laboratorium sekolah pada 2023. Dengan demikian, pengelolaan transparan akan optimalkan dampak anggaran. Oleh karena itu, audit rutin di daerah perlu diterapkan. Selain itu, koordinasi pusat-daerah harus diperkuat untuk hindari duplikasi.

Dana Abadi Kebudayaan untuk Daerah

Kemendikbudristek targetkan Dana Abadi Kebudayaan Rp7 triliun pada 2024 untuk dukung budaya daerah. Fortadik harap dana ini salurkan ke kegiatan seperti festival seni dan pelestarian warisan lokal. Misalnya, dana ini sukses revitalisasi museum di Yogyakarta pada 2023. Dengan demikian, penyaluran tepat sasaran akan tingkatkan aktivitas budaya.

Pemerintah harus libatkan komunitas lokal dalam perencanaan dana. Oleh karena itu, transparansi pengelolaan jadi kunci keberhasilan. Selain itu, monitoring ketat akan pastikan dana berdampak nyata pada pelaku budaya di daerah.

Transisi ke Dunia Kerja

Lulusan pendidikan hadapi tantangan transisi kerja akibat pekerjaan informal dan pengangguran. Fortadik dorong Ditjen Pendidikan Vokasi inovasi kurikulum SMK agar sesuai kebutuhan industri. Misalnya, SMK di Bandung kerja sama dengan startup teknologi, hasilkan lulusan siap kerja. Ditjen Dikti juga perlu jembatani riset dan industri untuk komersialisasi produk.

Dengan demikian, pendekatan kolaboratif akan tingkatkan daya saing lulusan. Oleh karena itu, magang wajib di industri jadi solusi praktis. Selain itu, pelatihan soft skills akan bantu lulusan adaptasi dengan dinamika pasar kerja.