Legitimasi negara hukum menjadi tantangan serius ketika kepercayaan publik terhadap institusi-institusi penegak hukum mulai luntur. legitimasi negara hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada keyakinan masyarakat bahwa aturan tersebut ditegakkan secara adil dan konsisten.
Opini ini disusun oleh Dr. Bakti Fatwa Anbiya, M.Pd, Dosen/Akademisi Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Walisongo Semarang. Pembahasan berfokus pada faktor-faktor yang merongrong kepercayaan publik serta langkah-langkah yang relevan untuk memulihkan dan mempertahankan legitimasi sistem hukum.
Akar Keretakan Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik terhadap negara hukum mudah terkikis ketika masyarakat melihat adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Ketidakpastian hukum, penanganan kasus yang tampak pilih kasih, serta ketiadaan transparansi dalam proses penegakan hukum dapat memperparah kecurigaan publik. Selain itu, persepsi bahwa akuntabilitas pejabat atau institusi masih rendah turut memperlemah keyakinan masyarakat bahwa sistem hukum bekerja untuk semua pihak.
Strategi Memulihkan dan Mempertahankan Legitimasi
Memperbaiki legitimasi negara hukum bukan pekerjaan singkat. Diperlukan rangkaian langkah sistemik yang berkelanjutan agar kepercayaan kembali tumbuh. Beberapa pendekatan yang bisa ditempuh meliputi:
- Penguatan transparansi proses hukum: keterbukaan informasi tentang proses dan putusan dapat mengurangi spekulasi dan memperkuat akuntabilitas.
- Penegakan hukum yang konsisten: penerapan hukum yang seragam tanpa kecuali menjadi dasar utama agar masyarakat melihat adanya keadilan.
- Penguatan lembaga pengawas internal dan eksternal: mekanisme pengawasan yang kredibel membantu mencegah penyalahgunaan wewenang.
- Peningkatan pendidikan hukum publik: pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum memperkuat partisipasi warga dalam menjaga penegakan hukum.
Langkah-langkah tersebut saling berkaitan dan harus dijalankan secara terkoordinasi agar dampaknya signifikan. Upaya jangka pendek yang bersifat simbolik perlu diimbangi oleh reformasi struktural agar tidak sekadar menutupi masalah mendasar.
Peran Institusi dan Masyarakat Sipil
Institusi negara memiliki tanggung jawab utama, namun peran aktor non-negara juga penting. Akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media—dalam kapasitas yang bertanggung jawab—dapat membantu memantau, mengkritik secara konstruktif, dan menyebarkan informasi yang meningkatkan pemahaman publik. Partisipasi aktif warga dalam proses politik dan sosial juga menjadi penopang penting legitimasi, karena sistem hukum yang hidup membutuhkan dukungan aktif dari masyarakatnya.
Menjaga Konsistensi untuk Jangka Panjang
Memulihkan legitimasi memerlukan konsistensi tindakan dari semua pihak yang terlibat. Kebijakan yang berubah-ubah atau respons yang terkesan reaktif hanya akan memperlambat proses pemulihan kepercayaan. Sebaliknya, pendekatan yang terukur, transparan, dan akuntabel dapat menciptakan dasar yang kuat untuk membangun kembali keyakinan publik terhadap negara hukum.
Dalam kondisi kepercayaan yang rapuh, upaya memelihara legitimasi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Ketersediaan aturan saja tidak cukup; yang utama adalah bagaimana aturan itu dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Dengan komitmen bersama institusi negara, akademisi, dan masyarakat sipil, legitimasi negara hukum dapat dipertahankan dan diperkuat demi tercapainya keadilan yang dirasakan oleh seluruh warga.