Iaintulungagung.ac.id – Mohamad menegaskan bahwa pengiktirafan UEC tidak perlu dipaksakan jika tidak memenuhi syarat untuk mendukung identiti dan aspirasi nasional.
Dalam konteks pendidikan di Malaysia, perdebatan mengenai pengiktirafan Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) kian hangat di perbincangkan. Isu ini kembali mencuat setelah pernyataan dari Timbalan Presiden UMNO. Datuk Seri Mohamad Hasan, yang menegaskan bahawa kerajaan berpotensi untuk mengiktiraf UEC asalkan ia di laksanakan dalam bahasa kebangsaan dan selaras dengan aspirasi nasional. Hal ini menimbulkan diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana sistem pendidikan nasional seharusnya mencerminkan identiti dan nilai yang di miliki oleh masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.
Pendidikan sebagai Landasan Identiti Nasional
Mohamad Hasan menyatakan bahwa pendidikan yang di rangka harus sesuai dengan misi, nilai, dan cita-cita nasional negara. Dalam pandangannya, sistem pendidikan seharusnya tidak hanya berfungsi untuk mengajar, tetapi juga untuk membentuk identiti kebangsaan. Menurutnya, ini adalah hal yang kritikal dalam konteks masyarakat Malaysia yang memiliki kepelbagaian budaya dan bahasa. Bahasa ibunda, dalam hal ini, di harapkan menjadi alat pemersatu agar masyarakat lebih memahami satu sama lain dan membangun keharmonian.
Perdebatan tentang UEC dan DAP
Konteks pengiktirafan UEC menjadi lebih rumit dengan adanya pernyataan dari Pemuda UMNO yang menolak untuk berkompromi dengan DAP mengenai pengiktirafan tersebut. Ketegangan antara kedua pihak, khususnya mengenai pernyataan Timbalan Pengerusi DAP, Nga Kor Ming, yang meminta pertemuan dengan Perdana Menteri untuk membahas isu ini, menunjukkan betapa sensitifnya isu pendidikan dalam politik. Ini menggarisbawahi bahwa pendidikan sering kali di politikkan. Meskipun seharusnya menjadi domain yang di luar ranah kepentingan politik.
Kepentingan Harmonisasi dalam Sistem Pendidikan
Dalam pandangan Mohamad, demi membina dan mempertahankan perpaduan nasional, sangat penting bagi UEC untuk diharmonikan dengan aspirasi nasional tersebut. Jika tidak, dia berpendapat bahwa UEC akan terus di anggap sebagai sistem yang tidak setara dengan sistem pendidikan kebangsaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kita dapat menjaga nilai kebangsaan dan pada saat yang sama menghargai kepelbagaian yang ada di Malaysia.
UEC dan Peluang Pendidikan
Meskipun kritik tersebut mengemuka, Mohamad juga menyatakan bahwa pelaksanaan UEC oleh Dong Zong sejak 1975 tidak menemui kendala. Hal ini menunjukkan bahwa UEC telah di terima dalam lingkup tertentu. Khususnya bagi mereka yang memilih untuk mengejar pendidikan di luar sistem pendidikan kebangsaan. Dengan di terimanya UEC di banyak universitas di dalam negeri maupun luar negeri. Ini memberi kemungkinan bagi pelajar yang mengikuti sistem tersebut untuk memiliki peluang yang sama.
Pendidikan Tanpa Politisi
Mohamad juga mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya tidak di politikkan. Dalam konteks ini, pendidikan adalah satu-satunya arena di mana anak-anak dari berbagai latar belakang bisa belajar secara bersama-sama, membangun jembatan melawan prasangka, dan berkontribusi pada semangat muhibbah. Kesadaran akan pentingnya pendidikan yang inklusif sangat penting. Kemudian jika ada segmen masyarakat yang merasa pendidikan nasional tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Maka mereka di perbolehkan memilih sistem yang lebih sesuai, seperti UEC.
Kesimpulan tentang Ketahanan Pendidikan Nasional
Dalam kesimpulannya, Mohamad menegaskan bahwa pengiktirafan UEC tidak perlu di paksakan jika tidak memenuhi syarat untuk mendukung identiti dan aspirasi nasional. Dengan kata lain, jika UEC tidak di laksanakan dengan mempertimbangkan bahasa kebangsaan dan nilai-nilai lokal. Maka ia tidak akan diiktiraf sebagai kelayakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan semua suara dalam perdebatan ini agar solusi yang diambil dapat mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Malaysia dan memperkuat sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berdaya saing.